Ketua DPR RI, Marzuki Alie ditemui usai buka Puasa bersama dengan Presiden SBY,Wapres Boediono beserta para Petinggi Negara, Senin (15/7)mengungkapkan bahwa PP (Peraturan Pemerintah) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan jika PP bertentangan dengan UU, harus dibatalkan.
Marzuki mempersilahkan pihak yang ingin mengubah UU, namun tentunya harus melalui proses hukum. Begitupun dengan munculnya keinginan beberapa pihak yang ingin mencabut PP No.99 Tahun 2012 tentangPengetatan Pemberian Remisi.
“Pro dan kontra soal PP ini harus tetap diselesaikan. Jalur hukum masih memungkinkan untuk menuntaskan perdebatan ini. Makanya silahkan saja Judicial review PP itu di MA (Mahkamah Agung, red) terhadap UU," kata Marzuki. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan dari jalur hukum ini nanti Hakim MA akan melihat mana yang realistis, apakah PP tersebut melanggar UU atau tidak.
